Sampaikan Laporan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022, Begini Kata Ketua DPRD Kota Malang!

Malang, Jatim This Week – Badan Anggaran (Banggar) melaporkan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, pada Rabu (26/7/2023), dan turut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota dan Wawali Kota Malang serta pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.
Juru bicara Banggar DPRD Kota Malang, H. Bayu Rekso Aji mengatakan, Banggar DPRD Kota Malang dengan tim anggaran Pemkot Malang telah melakukan pembahasan bersama pada 25 Juli 2023 lalu, dimana semua pertanyaan, usul dan saran yang disampaikan oleh Banggar DPRD Kota Malang telah mendapatkan jawaban dan tanggapan dari Tim Anggaran Pemkot Malang secara lisan. Dari hasil pembahasan tersebut diketahui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022
“Realisasi pendapatan sebesar Rp2.171.753.457.135,85. , realisasi belanja sebesar Rp2.188.318.745.870,33 dan defisit anggaran sebesar Rp16.565.288.734,48,” kata Bayu.
Baca Juga
Airlangga Hartarto Dicecar 46 Pertanyaan di Kejagung, Jokowi di Malang : Hormati Proses Hukum
Sedangkan untuk realisasi pembiayaan daerah, Bayu menjabarkan, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp484.293.940.984,57. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7.275.000.000,00. dan Pembiayaan Netto sebesar Rp477.018.940.984,57.
“Sehingga realisasi Pendapatan dan Belanja serta realisasi pembiayaan daerah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp460.453.652.250,09,” imbuh Bayu.
Bayu melanjutkan, SILPA Tahun Anggaran 2022 dengan rincian, SILPA pada rekening kas Umum Daerah sebesar Rp444.066.226.990,94 dan SILPA Badan layanan Umum Daerah Tahun 2022 sebesar Rp15.747.974.869,59. Sementara itu, SILPA dari dana Bosnas Tahun 2022 sebesar Rp619.818.877,57 ditambah lagi SILPA dari dana kas lainnya Tahun 2022 sebesar Rp.19.631.512.
“SILPA sebesar Rp460 miliar lebih itu disebabkan adanya pelampauan pendapatan daerah, pelampauan pendapatan transfer, tidak tercapainya target pendapatan lain dan pendapat dan pelampauan pendapatan asli daerah. Selain itu ada juga efisiensi belanja sebesar Rp 357.366.478.146,67,” lanjutnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Badan Anggaran DPRD kota Malang I Made Riandiana Kartika SE MM menegaskan, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 secara materi telah memenuhi persyaratan.
Selanjutnya bisa dilakukan pembahasan oleh DPRD Kota Malang pada tahapan berikutnya dimana Banggar DPRD kota Malang juga menyampaikan ada 15 rekomendasi, agar trend positif penurunan SILPA perlu terus dipertahankan dan ditekankan.

Ketua DPRD Kota Malang, saat bersama media usai Sidang Paripurna tentang lporan ranperda pertanggungjawaban APBD ta 2022