Malang, Jatim This Week – Fraksi PDI Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang mengingatkan eksekutif perlu ada upaya dan inovasi yang tidak biasa untuk merealisasikan APBD 2024. PDI Perjuangan mempertanyakan apa saja upaya dan inovasi yang akan diambil eksekutif menghadapi APBD 2024.
“Apa saja bentuk usaha dan upaya luar biasa Pemkot Malang dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan PAD 60 persen dalam proporsi anggaran daerah?” ucap Agoes Marhaenta yang bertindak selaku juru bicara fraksi, Senin (20/11/2023).
Langkah strategis dibutuhkan untuk menutupi defisit anggaran secara prudensial dengan memperhatikan kempuan keuangan daerah. Pengendalian inflasi juga dinilai penting oleh PDI Perjuangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan makro. Sebab, per bulan angka inflasi di Kota Malang sebesar 2,65 persen yang sering disebabkan oleh kenaikan harga bahan pokok.
“Sehingga realisasi anggaran 2024 haruslak diarahkan pada mitigasi krisis dan gangguan ekonomi makro daerah,” ujar Agoes membacakan dokumen resmi pandangan umum PDI Perjuangan.
PDI Perjuangan juga mengingatkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi Kota Malang sebesar 6,23 persen secara makro belum memiliki dampak terhadap masih tingginya angka pengangguran di Kota Malang.
Angka pengangguran terbuka di Kota Malang masih 7,66 persen berdasarkan data yang dirilid BPS Malang untuk tahun 2022.
Fraksi dengan logo banteng moncong putih itu menyarankan adanya model integratif partipatif dengan melakukan pemerataan pembangunan dari menengah ke bawah.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Rahman Nurmala juga mempertanyakan langkah strategis dan inovasi apa yang diambil Pemkot Malang mencermati penyesuaian target APBD 2024. Inovasi diyakini akan membuat realisasi belanja program pembangunan 2024 tidak mengalami kesulitan.
Fraksi Golkar merinci angka penurunan APBD2024 berdasarkan prioritas program kemasyarakat. Pada sektor pendidikan, dari Rp 627.410.654.212 menjadi Rp 516.776.192.793. Di sektor kesehatan, dari Rp 430.823.531.136 menjadi Rp 255.353.149.884.
Pada sektor PUPR-PKP dari Rp 466.319.760.343 menjadi Rp 215.964.977.338. Satpol PP dari Rp 39.344.297.131 menjadi Rp 27.507.560.473. Dinas Sosial, dari Rp 53.734.054.799 menjadi Rp 27.507.560.473.
Fraksi Golkar mempertanyakan, apakah penurunan belanja tersebut memengaruhi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan langkah apa yang dilakukan untuk mengoptimalkannyal? Golkar juga mempertanyakan mengapa Pemkot Malang belum menyusun kajian Invesment Project Ready to Over (IPRO) sebagai dukungan investasi di Kota Malang.
Fraksi Damai Demokrasi Indonesia melalui Gagah Soerya Pamoekti meminta Pemkot Malang bisa menjelaskan rencana inovasi yang dilakukan oleh masing-masing dinas untuk mendukung tercapainya rencana APBD 2024. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia memandang penurunan target, termasuk di dalamnya pajak patut mendapatkan perhatian. Pasalnya, pendapatan Kota Malang pada tahun-tahun sebelumnya selalu melebihi target.
“Kami meminta penjelasan dan faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut,” ungkap Gagah.
Fraksi gabungan lima partai, PAN, Demokrat, Perindro, PSIdan Nasdem itu juga mengingatkan Pemkot Malang agar meningkatkan kualitas pengalokasian belanja daerah agar lebih produktif dan fokus pada layanan dasar kepada masyarakat. Dengan begitu, mandatory spending merata pada layanan masyarakat. (adv/ad)
