DPRD Kota Malang Tandatangani Pakta Integritas untuk Transparansi Anggran

Malang, Jatim This Week – Pakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh anggota DPRD Kota Malang menjadi komitmen yang ditunjukan anggota dewan terhadap kerja mereka melayani masyarakat.
Pakta integritas itu sekaligus untuk meyakinkan masyarakat bahwa program yang telah ditampung oleh dewan melalui pokok pikiran (Pokir) terealisasi secara transparan.
Sekretaris Komis A DPRD Kota Malang, Lelly Theresiyawati mengungkapkan, selama empat tahun belakangan ini, Pokir telah dilaksanakan dengan baik. Penandatanganan pakta itu merupakan sebuah terobosan bagus untuk meyakinkan publik bahwa program yang dilaksanakan transparan dan profesional.
Baca Juga
Polisi Amankan Pengepul Togel Asal Pagelaran Malang
“Pokir dalam empat tahun ini sudah berjalan dengan baik di masyarakat, sesuai dengan porsinya masing-masing. Penandantanganan pakta ini merupakan suatu terobosan bagus karena kami hanya usulan saja, tapi yang melaksanakan ada di OPD,” kata Lelly.
Banyak usulan yang ditampung oleh Komisi A. Secara garis besar, usulan itu untuk pemberdayaan masyarakat, jelas Lelly pada Senin (13/5/2024)
“Transparansi itu harus dan bagus. Sebagai anggota dewan harus terbuka. Sesuai dengan pokir yang ada. Sekarang kerja dengan bukti. Alhamdulillah banyak masyarakt terbantu dengan Pokir,” terang Lelly
Ia berharap, dengan adanya pakta integritas itu, antara dewan dan OPD terkait lebih baik lagi bekerjanya. Lebih transparan, terakomodir, dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi B, Trio Agus Purwono menyambut baik pakta integritas yang ditandatangani.
Trio menjelaskan, anggota dewan memiliki kesempatan menyerap aspirasi yang merupakan bagian dari proses pembangunan dan program yang diserap itu lantas dieksekusi oleh eksektufi.
“Jadi kami lebih transparan dan profesional. Termasuk ada skala prioritas. Nantinya yang mendapatkan dampaknya masyarakat. Pokir berbasis usulan dan kami banyak menerima usulan untuk pengembangan UMKM maupun Koperasi,” jelas Trio.
Pengembangan UMKM antara lain seperti adanya pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelaku. Lalu termasuk perizinan yang dibutuhkan pelaku usaha.
Trio menjelaskan jika program di komisinya banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Jadi banyak sekali semangatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dulu Pokir banyak membantu UMKM, selain dilatih mereka mendapatkan bantuan alat juga. Sempat juga mesin kopi alat untuk barista tapi sifatnya tidak memberikan modal, hanya fasilitas saja,” terangnya.
Ia menekankan, siapapun yang bekerja untuk kepentingan masyarkat bisa mengedepankan prinsip akuntabel dan profesional seperti yang tertera di pakta integritas.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi C, Fathol Arifin menyatakan, dimana Usulan masyarakat yang tidak tertampung di Musrenbang, bisa diakomodir di pokir.
“Oleh karena itu, ketika ada penandatanganan pakta integritas, hal itu menandakan bahwa dewan betul-betul serius mewujudkan harapan masyarakat,” jelas Fathol
Baca Juga
Ia menceritakan, di pinggiran Kota Malang terdapat jalan yang belum diaspal. Aspirasi masyarakat di kawasan tersebut ditampung dalam pokir. Setelah itu, dilakukan pelaksanaan pengerjaan jalan di kawasan tersebut sesuai dengan keinginan warga.
“Sangat membantu sekali. Masyarakat berharap betul, lewat Musrenbang, kadang usulan mereka sering tidak masuk karena memang ada keterbatasan anggaran pemerintah. Yang tidak terserap itu lah yang kami tampung, lalu kami tampung. Kalau bicara manfaat sangat dirasakan betul,” terangnya.
Pakta integritas bagi Fathol adalah wujud kerja profesional dan transparan anggota DPRD Kota Malang. Ia berharap, setelah ditandatanganinya pakta tersebut, belanja di OPD sesuai dengan yang ada di kamus usulan sehingga kualitas betul-betul diutamakan. (SGH/ad)