Malang, Jatim This Week – Komunitas Pewarta Indonesia ( KOPI) bersama Detak.Id.Corp dan Pimpinan Anak Cabang ( PAC ) Pemuda Pancasila ( PP ) Blimbing, kembali gelar diskusi publik Kopi Sambung Roso ” Gagas Aspirasi di Secangkir Kopi”. Giat kali ini diselenggarakan bertempat di Harmot Caffe, Jl. Cikaso No.2, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, pada Minggu , (23/7/2023).
Tampil sebagai Host dalam acara kali ini adalah Y.Lukman Adiwinoto, dengan tiga narasumber diantaranya Wakil Ketua DPRD Kota Malang Asmualik , Koordinator Pengaduan Publik Malang Sudarno , dan Calon Legislatif ( Caleg ) Dapil Sukun dari Partai Gerindra Simamora.
Diforum kali ini dibahas mengenai dunia serba – serbi tentang ” Pendidikan di Kota Malang”, dimana Suasana semakin gayeng dengan suguhan kopi dan Polopendem didalam diskusi yang di inisiasi oleh PAC Pemuda Pancasila Blimbing dan Komunitas Pewarta Independen (KOPI).
Salah satu pembahasan yang menarik dalam diskusi ini adalah tentang sistem PPDB, yang dimana masih banyak menjadi pertanyaan bagi masyarakat, dimana saat Menyikapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Malang Asmualik menegakkan , Bahwa sistem PPDB sekolah merupakan kebijakan Pemerintah. Sehingga masyarakat maupun sekolah tidak bisa menolak itu.
“PPDB adalah kebijakan langsung dari Pemerintah pusat, terutama sistem zonasi. Namun memang sistem ini sangat berdampak, kasihan juga melihat Kelurahan – kelurahan yang belum ada sekolah Negerinya. Terutama untuk pembangunan SMAN,” kata Asmualik.
Selanjutnya Asmualik mengatakan, jika DPRD Kota Malang pernah melakukan hearing dengan Camat setempat dan pimpinan, untuk pengajuan pembangunan sekolah baru khususnya SMAN. Bahkan pihaknya sudah siap melepas lahan yang akan digunakan jadi aset Provinsi.
“Kami sudah mengajukan pembangunan SMAN, tapi sampai saat ini belum dikerjakan Provinsi. Mengingat hal itu wewenang dari Provinsi. Tujuan kita agar pemerataan pembangunan sekolah negeri khususnya untuk SMA bisa terwujud,” jelasnya.
Sementara itu, untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama , Pemerintah Kota Malang memang sudah membangun sekolah – sekolah baru. Namun hal tersebut justru menuai keluhan dari sekolah swasta. Bahkan para kepala sekolah swasta langsung mendatangi DPRD Kota Malang berkeluh kesah.
“Dengan keberadaan sekolah negeri baru ditingkat SMP, akhirnya yang datang mengadu kepada kita adalah kepala sekolah swasta. Mereka bilang, pak gimana sekolah saya hanya dapat 4 murid. Kemudian dengan jumlah murid yang terbatas , bagaimana kedepan pengelolaan sekolah nantinya,” lanjut Asmualik, menirukan keluh kasah skolah swasta.
Bahkan, pihaknya menjelaskan sebelum ada sekolah negeri, sekolah swasta sudah terlebih dahulu ada untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Apakah ketika sekolah negeri berdiri bagus, sekolah swasta mau dihilangkan? Inilah aspirasi yang disampaikan kepala sekolah swasta kepada DPRD Kota Malang.
“Oleh karenanya sudah seharusnya organ pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan harus melibatkan sekolah swasta untuk koordinasi, dengan harapan anak yang tidak tertampung di negeri dapat ditampung sekolah swasta dengan biaya dan mutu tidak jauh dari negeri, dan itulah fungsi pemerintah sebagai Balancing,” jelasnya.
Disamping itu, pola- pola penganggaran harus dijalankan dengan baik, dimana Dinas Pendidikan tiap tahun harus melakukan koordinasi dengan sekolah negeri maupun swasta sedanglan untuk proses penganggaran harus disinkronkan dengan baik, termasuk Pemkot Malang harus menyiapkan masterplan pendidikan kota malang kedepan untuk jenjang pendidikan dasar di kota malang, pungkasnya.
Sementara itu dari pantauan media ini, nampak hadir pada kesempatan kali ini antara lain Ketua MPC PP Kota Malang H.Agus Sunar Dewabrata, S.H., Ketua DPC Barikade Gus Dur Kota Malang Dersi Hariono , Ketua PAC PP Blimbing Agus Yudi Susanto, Pendiri GWN Pengaduan Publik Malang Lili , Perwakilan pengurus MCW ( Malang Coruption Watch ). (aril)
